Pengembangan Aplikasi Ekstraksi KTP dan Reverse Geocoding pada Perangkat Bergerak untuk Verifikasi dan Validasi Data Pendaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Abstrak

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. Sumber daya kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan, kelurahan, atau desa, membantu proses pendataan dan verifikasi dan validasi terhadap data fakir miskin. Hasil verifikasi dan validasi tersebut dilaporkan kepada bupati/walikota, selanjutnya disampaikan kepada gubernur, yang kemudian diteruskan kepada Menteri. Data yang telah diverifikasi dan divalidasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data terpadu yang menjadi tanggung jawab Menteri. Data terpadu milik Kementerian Sosial ini bernama Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan digunakan sebagai acuan untuk pemberian Bantuan Sosial (BANSOS). Fakta yang terjadi adalah banyak ditemukan penerima Bantuan Sosial (BANSOS) yang tidak seharusnya menjadi sasaran program kerja Kementerian Sosial ini. Peneliti mengembangkan aplikasi ekstraksi KTP dan reverse geocoding untuk membantu proses verifikasi dan validasi, yaitu dengan melakukan pencocokan alamat yang didapatkan dari hasil ekstraksi KTP dengan lokasi hasil reverse geocoding ketika mengambil foto KTP tersebut. Pencocokan alamat ini dilakukan dengan memanfaatkan library Google Vision dan Geocoder. Jika alamat cocok, maka proses verifikasi pendaftar DTKS dapat dilanjutkan. Jika alamat tidak cocok, maka proses verifikasi pendaftar DTKS tidak dapat dilanjutkan. Sistem ini diuji sebanyak 10 kali, dengan 5 kali percobaan pada lokasi yang sama dengan alamat KTP dan 5 kali percobaan pada lokasi yang berbeda dengan alamat KTP. Tingkat keberhasilan uji coba aplikasi ini adalah sebesar 95,7%.