Analisis dan Penyusunan Spesifikasi Persyaratan Pengguna dan Sistem Aplikasi BudayaKerja dengan Pendekatan Rekayasa Balik: Kasus Perusahaan SmartID

Abstrak

BudayaKerja merupakan salah satu aplikasi dari perusahaan SmartID yang bertujuan untuk memberikan penilaian dari hasil akumulasi prestasi kinerja Perangkat Daerah dalam bentuk peringkat atau rapor yang akan dikompetisikan sebagai tolak ukur budaya kerja setiap Perangkat Daerah. Aplikasi budaya kerja dikembangkan tanpa adanya dokumen persyaratan dikarenakan kebutuhan dari pemangku kebijakan yang cepat dan dinamis. Peneliti melakukan analisis dan penyusunan dokumen persyaratan aplikasi BudayaKerja dengan menggunakan pendekatan rekayasa balik. Rekayasa balik merupakan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis suatu komponen yang ada di sistem untuk mendapatkan hubungan antar sistem. Penelitian ini menghasilkan dokumen persyaratan pengguna dan dokumen persyaratan sistem yang akan digunakan untuk proses pengadaan barang atau jasa pada lingkup pemerintahan. Identifikasi dilakukan melalui tiga tahap yaitu wawancara, observasi dan studi literatur. Hasil identifikasi akan dilakukan analisis untuk mendapatkan persyaratan untuk dijadikan acuan dalam penyusunan persyaratan pengguna dan persyaratan sistem. Dokumen persyaratan pengguna terdiri atas pendahuluan, gambaran umum serta kebutuhan tiap pengguna. Dokumen persyaratan sistem terdiri atas pendahuluan, gambaran umum serta spesifikasi tiap use case. Dokumen persyaratan pengguna dan sistem yang telah disusun akan dievaluasi dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen menggunakan panduan dari literatur Software Engineering oleh Ian Sommerville dan Use case Modelling oleh Kurt Bittner dan Ian Spence, dan pemeriksaan karakter spesifikasi persyaratan yang baik yang terdiri atas terdiri atas validitas, konsistensi, kelengkapan dokumen, realisme dan dapat diverifikasi. Dokumen persyaratan pengguna dan sistem dievaluasi untuk mendapatkan umpan balik yang membangun dan menghasilkan dokumen persyaratan yang dapat digunakan untuk proses pengadaan barang atau jasa pada lingkup pemerintahan.